Palu:Gerakan masyarakat untuk mempertahankan kapal penumpang PELNI tetap beroperasi di Pelabuhan Pantoloan terus menguat. Dalam pertemuan konsolidasi yang berlangsung penuh semangat, perwakilan warga dari berbagai daerah menyatakan sikap bersama bahwa keberadaan kapal PELNI di Pantoloan adalah kebutuhan nyata masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri warga dari pesisir pantai barat Donggala, wilayah Wani dan Labuan, Parigi Moutong, masyarakat transmigrasi pantai timur, tokoh masyarakat dari Kecamatan Taweli, serta unsur masyarakat Pantoloan. Warga lain yang belum sempat hadir juga menyampaikan dukungan melalui telepon dan pesan WhatsApp, serta siap melakukan konsolidasi di daerah masing-masing.
Masyarakat Pantoloan mengapresiasi kepedulian lintas wilayah tersebut. Pertemuan ini ditegaskan bukan digerakkan kepentingan kelompok, tetapi tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat akan akses transportasi laut yang terjangkau, dekat, dan mudah dijangkau.
Suara Pengguna Kapal: Ini Soal Biaya Hidup Rakyat Kecil
Sejumlah warga pengguna langsung jasa kapal PELNI menyampaikan kesaksian mereka dalam forum.
Seorang ibu dari wilayah pantai barat menuturkan bahwa selama ini biaya menuju Pantoloan masih sangat terjangkau bagi masyarakat kecil.
“Saya ini pak, cukup Rp50 ribu sudah sampai di Pantoloan. Makanya saya hadir di sini, karena kami pengguna kapal ini. Bisa dibayangkan kalau harus ke Donggala, biaya transportasi kami pasti bertambah dan makin berat.”
Seorang penjual dari Wani, Kabupaten Donggala, juga menyampaikan kekhawatirannya.
“Kalau kapal ini pindah, saya juga dari Wani juga susah. Walaupun kami orang Donggala, tapi kami bisa mencari rezeki jika ada kapap PELNI ini di pantoloan. Makanya kami hadir dan menolak pemindahan.”
Perwakilan masyarakat Parigi Moutong menjelaskan bahwa kapal PELNI selama ini menjadi pilihan utama karena kondisi ekonomi warga yang terbatas.
“Dari dulu kami naik kapal ini. Kami sudah hitung biaya mobil dan makan di atas kapal. Kalau jaraknya makin jauh, beban kami makin berat.”
Masyarakat transmigrasi dari kawasan pantai timur Parigi yang hadir juga menyampaikan bahwa sejak tahun 1980-an mereka sudah menggunakan Pelabuhan Pantoloan.
“Kami datang jauh-jauh karena tahu anak-anak kami ke depan pasti masih butuh kapal ini tetap di Pantoloan. Kami ini orang dengan keterbatasan.”
Tokoh masyarakat dari Kecamatan Taweli pun menyatakan siap memperluas konsolidasi agar pemerintah melihat bahwa persoalan ini benar-benar menyangkut kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah secara luas.
PMP: Perjuangan Ini Fokus pada Kepentingan Rakyat
Aspirasi masyarakat dihimpun melalui PMP yang saat ini menjadi wadah suara masyarakat Sulawesi Tengah yang peduli terhadap layanan transportasi.
Ketua PMP, Zulkarnain, menegaskan perjuangan ini tidak boleh bergeser dari tujuan utama.
“Fokus kita jelas, kapal PELNI tetap di Pantoloan. SK bukan sesuatu yang kaku kalau kenyataannya masyarakat masih sangat membutuhkan. Yang paling penting adalah kebijakan berpihak kepada rakyat.”
Korlap menyampaikan sampai hari ini Dukungan Terus Mengalir dari Berbagai Daerah
Koordinator lapangan gerakan ini, Wahyudin dan Dzarr, menyampaikan bahwa konsolidasi akan terus dimassifkan.
Mereka menjelaskan hingga saat ini dukungan terus mengalir dari berbagai daerah melalui telepon dan pesan WhatsApp. Banyak warga yang belum sempat hadir dalam pertemuan, namun menyatakan siap bergerak bersama memperjuangkan kapal PELNI tetap beroperasi di Pantoloan.
Tokoh masyarakat Pantoloan sekaligus pensiunan PELNI, Imran HJ Lanti, menegaskan bahwa masyarakat memahami posisi PT PELNI dalam persoalan ini.
“Kami sangat paham posisi PT PELNI, karena mereka hanya operator. Dari awal kami fokus kepada pemerintah daerah, dan perjuangan ini juga akan kami lanjutkan sampai ke Dirjen Perhubungan Laut.”
Pandangan Teknis: Pantoloan Dinilai Sangat Layak
Tokoh masyarakat Sabarudin Labampe, pensiunan Pelindo yang pernah menjabat sebagai GM Pelindo, menjelaskan bahwa Pantoloan memiliki keunggulan teknis dibanding banyak pelabuhan lain.
Ia menyebut kedalaman laut memadai, terlindung dari angin karena Tanjung Labuan, aman saat pasang maupun surut, serta terbukti tetap kokoh pasca gempa 2018.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan trayek kapal pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari usulan pemerintah daerah.
“Kalau Pemerintah Daerah mengajukan peninjauan kembali atau pembatalan, itu bisa dilakukan. Karena yang paling paham kondisi daerah adalah Pemerintah Daerah sendiri.”
Pesan untuk Pemerintah: Kebutuhan Rakyat Sudah Nyata
Dalam forum, masyarakat juga mengingat kembali pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah yang selama ini menyampaikan akan berdiri di atas kepentingan rakyat. Warga menilai kebutuhan itu kini nyata terlihat.
Masyarakat menyatakan siap membuktikan dukungan tersebut melalui data maupun dengan menghadirkan langsung warga dari berbagai daerah yang menolak pemindahan kapal penumpang dari Pantoloan.
Mereka juga menegaskan bahwa layanan yang sudah berjalan baik saat ini tidak perlu diubah, agar aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa tanpa beban tambahan.
Gerakan Akan Diteruskan hingga Tingkat Pusat
Pertemuan konsolidasi ini menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti aspirasi hingga ke tingkat kementerian, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan tetap membangun komunikasi bersama pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait di Sulawesi Tengah.
Gerakan ini ditegaskan sebagai gerakan masyarakat yang terstruktur dan fokus pada satu tujuan utama: kapal PELNI tetap beroperasi di Pelabuhan Pantoloan demi kepentingan rakyat.jaja sagita
Komentar